Muaraenim.Sumsel.Today – Puluhan massa aksi unjuk rasa yang dilakukan gerakan masyrakat anti korupsi (Garki) dihalaman kantor Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ( BPK RI) Perwakilan Sumatera Selatan undang perhatian pewarta, pasalnya puluhan aksi massa tersebut desak Kepala BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan untuk memeriksa mengaudit dana rutinitas yang dikelolah oleh Dinas Pekerjaan Umum melalui Bidang Sumber daya Air.
Suhardi koordinator lapangan mengawali orasinya menyampaikan bahwa terdapat banyak sejumlah genangan air dan jalan yang rusak dan disertai drainase yang tak berfungsi atau tersumbat sehingga menyebabkan sebagian kota palembang dikepung banjir, kedatangan kawan-kawan garki kesini ingin mengadukan agar BPK RI Perwakilan Sumatera Selatan Dapat mengaudit anggaran rutinitas kota palembang mulai tahun 2019,2020,2021.
Suhardi menyayangkan anggaran milyaran rupiah yang seyogyanya dapat menangulangi debit air yang cukup tinggi dimusim penghujan, justru sebaliknya membuat sebagian kota palembang ini malah dihantui dengan momok yang menakutkan yaitu banjir ujarnya, kamis 25/11/2021
Mukri AS dalam orasinya menyampaikan bahwa apa yang terjadi di kota palembang dikala musim hujan sehingga mengakibatkan kota pempek ini banjir adalah merupakan tata kelola pemerintahan yang dinilai buruk, semestinya walikota konsisten dengan janji politiknya dapat menangulangi palembang agar terbebas dari banjir, namun sayang sudah hampir 2 periode palembang terus saja dihantui oleh banjir, jalan rusak, normalisasi sungai yang asal jadi, tak khayal kalau BPK meski turun dan mengaudit anggaran rutinitas ini serta mengaudit 19 paket pekerjaan normalisasi sungai tahun 2021 yang ada dikota palembang ini, Ujarnya.
Mukri AS juga menegaskan bahwa dari beberapa proyek normalisasi sungai tersebut terdapat beberapa proyek yang kami curigai ada main mata antara penyedia dan rekanan, banyak proyek siluman yang tidak ditemukan papan informasi proyek sehingga menimbulkan kecurigaan dari semua kalangan kalau proyek tersebut akan direkayasa pengerjaanya.
Rohadi Ketua umum Garki turut mempertegas apa yang menjadi tuntutan bahwa didalam orasinya dihalamana kantor BPK tersebut, kami meragukan ikhwal pemerintah kota palembang dalam penangulangan banjir, pemerintah kota palembang terkesan mempoitisasi anggaran rutinitas yang ada untuk menarik simpatis dari masyarakat dengan tujuan melangengkan kekuasaan, dari tahun ketahun dana rutinitas ini dianggarkan namun banjir, drainase tersumbat, dan jalan yang rusak akibat genangan Air masih saja menghantui kita semua, tidak hanya itu pemerintah kota palembang ditahun 2021 ini saja menganggarkan proyek untuk Normalisasi sungai sebanyak 19 paket lebih dengan anggaran hampir 30 miliyar, kami curiga normalisasi tersebut dikerjakan asal-asalan, selain papan informasi proyek banyak tidak ada, sendimen dari normalisasi tersebut juga tidak diketahui dibuang dan diperjualbelikan kemana.
Rohadi berharap BPK selaku lembaga negara dapat mentelaah persoalan ini, mulai dari proses tendernya, penentuan pemenangya, pengerjaanya dilapangan, hingga pembuangan sindimen tersebut, BPK meski transfaran dalam menelisik dugaan kerugian negara mulai dari dana rutinitas sampai proyek Normalisasi sungai 19 paket pekerjaan tersebut, ujarnya.
Rohadi menegaskan BPK meski berani memeriksa walikota palembang beserta Kadis PUPR beserta Kepala bidang Sumber Daya Air (SDA) terkait dana rutinitas tersebut ungkap hasil audit tersebut se-transfaransi mungkin serta diumumkan hasilnya ketengah masyarakat, BPK juga meski turun mengkroscek satu persatu 19 paket Normalisasi sungai yang ada didinas PU PR cari dan temukan kerugian negara didalamnya, ujarnya.
Acep Mulyadi Kepala Sekretaris perwakilan yang mewakili kepala BPK RI Perwakilan sumatera selatan menyambut baik peserta aksi dari kawan-kawan Garki, Menyikapi apa yang disampaikan kawan-kawan garki beliau memberikan Apresiasi atas aduan dugaan korupsi dan ketidak transfaransian dana rutinitas penangulangan banjir, drainase, normalisasi dan 19 paket pekerjaan normalisasi sungai tahun 2021 yang ada dikota palembang melalui dinas PU PR , beliau menjelaskan kalau kedatangan kawan-kawan adalah sebuah keniscayaan masyrakat dalam membantu pemerintah khususnya BPK dalam mengungkap kerugian negara, BPK serius terhadap informasi yang disampaikan masyrakat.
“BPK RI berjanji akan mendalami aduan dari kawan-kawan dan akan melakukan Audit melalui bidangnya nanti yang silahkan kawan-kawan nanti mengkroscek perkembanganya”, Pungkasnya. (Red)
Discussion about this post