Oleh Budi Setiawan Pimpinan Redaksi Banyuasin.Sumsel.Today
Publik kembali di hebohkan oleh aksi Aliansi BEM Se-Sumsel yang menolak penundaan pemilu sertav jabatan Presiden 3 Periode (Rabu,7 April 2022)
Pertanyaan nya kapan Pak Jokowi atau Partai PDI Perjuangan pernah membahas dan atau mengusulkan itu,saya rasa tidak pernah dan sudah berkali-kali Pak Jokowi menegaskan bahwa Beliau tetap patuh pada Konstitusi yang menetapkan jabatan presiden hanya 2 periode.

Menteri Koordinator Bidang Politik,Hukum, dan Keamanan Republik Indonesia,Mahfud MD dalam laman YouTube Kemenko Pulhukam menyatakan “Presiden menekankan kembali kepada saya selaku Menko Polhukam dan Mendagri agar betul-betul menyiapkan semua instrument yang diperlukan untuk pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 (Senin,7 Maret 2022)
Sikap Jokowi sudah jelas tidak ingin pemilu 2024 ditunda, maka itu saya meminta semua Pihak tidak lagi meributkan tentang penundaan Pemilu karena memang hal itu tidak akan dilakukan oleh pemerintah.

Sebagai buktinya hingga saat ini Pemerintah tidak pernah membahas tentang penundaan pemilu ataupun penambahan masa jabatan presiden menjadi 3 periode
Selain itu Kepala Staf Kepresiden Moeldoko meminta kepada seluruh masyarakat untuk tidak terus menggoreng isu perpanjangan masa jabatan presiden menjadi tiga periode maupun penundaan Pemilu. Lagipula Moeldoko mengklaim kalau Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak pernah membicarakan soal dua isu yang melibatkan dirinya tersebut.
“Saya ingin tegaskan kepada masyarakat Indonesia sudahlah cukup jangan lagi berpolemik tentang jabatan tiga periode lah, perpanjangan lah. Presiden sudah tegas mengatakan seperti itu. Jangan jadi bahan gorengan yang enggak berkualitas,” kata Moeldoko di Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (6/4/2022).
Moeldoko menegaskan kalau pemerintah saat ini tengah fokus memikirkan dampak pandemi Covid-19 yang belum tuntas. Selain itu, pemerintah juga tengah dipusingkan akan dampak yang timbul akibat perang Rusia dan Ukraina.
“Kita berpikir ke depan. Jangan berputar-putar bangsa ini berbicara yang tidak produktif. Bicara perpanjangan bicara tiga periode. Presiden sudah jelas mau ngomong apa lagi? Masih lagi dipersoalkan. Sekali lagi saya ingatkan sudah cukup berpolemik tentang ini,” tegasnya.
Lebih lanjut, Moeldoko mengungkapkan kalau pemerintah dan Jokowi tidak pernah membicarakan soal amandemen UUD 1945 untuk bisa mengubah aturan masa jabat presiden. Ia tidak mau kalau pemerintah ikut terseret pada pembahasan isu tersebut.
“Pemerintah tidak pernah membicarakan sedikit pun tentang periodelah tentang perpanjangan lah no never, sama sekali tidak ada. Justru presiden menegaskan jangan ada lagi yang bicara tentang itu.”
Seperti yang kita ketahui bersama Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan tokoh-tokoh Politisi PDI Perjuangan pun sudah ramai-ramai dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa PDI Perjuangan menolak wacana penundaan pemilu 2024 karena hal itu jelas melanggar Konstitusi, serta Pemerintah,DPR-RI, dan KPU pun sudah memutuskan bahwa pemilu akan dilaksanakan pada tanggal 14 Februari 2024.
Discussion about this post