PANGKALAN BALAI, banyuasin.sumsel.today – Dewan Pengurus Daerah Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Banyuasin kembali melakukan aksi turun kejalan.
Kali ini ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Selasa (29/08/2023).
Massa aksi membawa toa, spanduk, bendera organisasi dan pernyataan sikap serta karton.
Massa dikomandoi Ketua Ormas JPKP Banyuasin Indo Sapri yang bertindak sebagai koordinator aksi(korak) dan didampingi Sekretaris Budi Setiawan yang bertindak sebagai koordinator lapangan (Korlap).
Namun disanyangkan belum sempat melakukan orasi Ormas JPKP dihalangi beberapa orang diduga oknum preman yang membekingi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.
Sempat terjadi cekcok mulut hingga akhirnya massa langsung menyerahkan berkas aduan dugaan Maladministrasi Perekrutan PPPK dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin.
Menanggapi hal itu Indo Sapri berencana membuat aksi susulan mendesak kadisdikbud mundur dari jabatan kepala dinas karena dinilai dibekingi preman. Tegasnya.
“Ternyata dinas pendididikan dan kebudayaan kabupaten banyuasin diduga dibekingi premanisme hal ini tentu tidak mencerminkan tauladan sebagai lembaga yang menaungi dunia pendidikan”jelas indosapri
“Dengan kejadian tersebut kami agendakan aksi untuk mengusir kepala dinas karena dinilai tidak layak memimpin dinas pendidikan yang menjadi kebanggaan kita bersama. tutup.
Adapun PERNYATAAN SIKAP pada aksi tersebut sebagai berikut.
Kami yang tergabung dalam Organigas; Masyarakat Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Banyuasin terpanggil untuk ikut serta berpartisipasi melakukan kontro} Sosia| terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Banyuasin.
Melalui Aksi ini kami menyampaikan dugaan Maladministrasi tentang Data Dapodik Disdikbud Banyuasin terhadap oknum yang diangkat sebagai Pegawai pemerintah Dengan Perjanjian Kerja dilingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dimana diduga oknum-oknum ini tidak aktif sebagai guru pengajar dengan keterangan sebagai berikut :
- Inisial TL diduga adalah tenaga Honorer di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuasin namun diangkat sebagai PPPK sebagai Guru.
- Inisial NF diduga adalah Honorer di Dinas Perikanan Kabupaten Banyuasin namun diangkat sebagai PPPK sebagai Guru.
- Inisial S adalah Honorer di Badan Pengelolaan Keuangan dan Arsip Daerah Kabupaten Banyuasin namun diangkat sebagai PPPFK sebagai Guru di Kecamatan Air Salek.
- Inisial CT diduga Staf TU di SMPN namun diangkat sebagai PPPK guru Pengajar sedangkan menurut informasi yang kami dapat belum ada pengangkatan untuk Tendik.
Diduga nama-nama yang disevsutkan diatas dan masih banyak lagi oknum yang tidak aktif sebagai guru pengajar namun terdata dalam Dapodik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin karena diduga memiliki kedekatan dengan oknum Kepala Sekolah dan oknum pencatat data Dapodik di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin. Melihat dan menilai keadaan diatas maka kami dari Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan
(JPKP) Kabupaten Banyuasin mendatangi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin guna Melaporkan Temuan ini serta Menyatakan Sikap :
- Mendesak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin untuk memanggil dan memeriksa pihak — pihak bersangkutan serta memberikan Sanksi Tegas hingga pemutusan Hubungan Kerja sesuai Peraturan yang berlaku.
- Mendesak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin untuk memvalidasi dan menverifikasi Data Dapodik di Disdisbud Kabupaten Banyuasin agar kejadian ini tidak terulang lagi..
Demikianlah pernyataan sikap ini kami sampaikan sebagai bentuk perhatian dan komitmen kami sebagai sosial kontrol di Kabupaten Banyuasin atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih. Pangkalan Balai, 29 Agustus 2023.
Sementara itu Kadisdikbud Banyuasin Aminuddin sampai berita ini diterbitkan belum memberikan tanggapan.
Red. Rill Ikatan Wartawan Online.
Discussion about this post