PANGKALAN BALAI, banyuasin.sumsel.today – Menindaklanjuti tentang reaksi publik terkait defisit anggaran di Kabupaten Banyuasin yang mencapai angka fantastis 193 Miliar, Muhammad Nasir Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banyuasin memfasilitasi Diskusi Bersama Aktivis dan wartawan di ruangan Komisi 4 DPRD Kabupaten Banyuasin. Selasa, 30 Agustus 2022.
Di kesempatan itu hadir puluhan Aktivis dan wartawan banyuasin yang mengapresiasi langkah Muhammad Nasir selaku Legisiator dan sudah bersedia memfasilitasi dan menerima masukan dari Aktivis dan Wartawan demi Kemajuan Kabupaten Banyuasin.
Dalam diskusi tersebut, Muhamad Nasir menyampaikan data-data Keuangan Kabupaten Banyuasin hingga alasan mengapa sampai terjadi defisit Anggaran dalam Keuangan Kabupaten Banyuasin yang disambut dengan kritik, saran dan masukan-masukan dari seluruh Aktivis dan Wartawan yang hadir.
Seperti yang disampaikan oleh Indo Sapri ketua DPD JPKP Banyuasin yang menyarankan untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah melalui Retribusi yang selama ini dinilai kurang maksimal sehingga menyarankan kepada DPRD untuk memanggil OPD-OPD terkait guna memaksimalkan hasil retribusi pendapatan asli daerah kabupaten Banyuasin.
“Ada baiknya diskusi seperti ini terus berlanjut dengan menghadirkan OPD-OPD terkait seperti Dinas Perijinan, Bapenda, Dinas Perhubungan, maupun Dinas Perdagangan. Karena dari beberapa hasil investigasi DPD JPKP Banyuasin diduga masih sangat banyak objek-objek pajak maupun retribusi yang belum dimaksimalkan”ungkap Indo Sapri
“Seperti contoh yang kami temukan diduga ratusan klinik di Kabupaten Banyuasin tidak berijin mulai dari IMB maupun ijin praktek, Bangunan-Bangunan pun diduga tanpa IMB, pemanfaatan lahan parkir yang bisa diambil retribusi dan bahkan yang paling sering mencuat yaitu Galian C yang tidak berijin dan tentu hal itu tidak memberikan retribusi kepada daerah, jika hal ini dimaksimalkan tentu pendapatan asli daerah akan meningkat dan defisit inipun akan menurun”pungkasnya
Budi Setiawan Sekretaris DPD JPKP Banyuasinpun menambahkan, semenjak mengetahui bahwa kabupaten banyuasin mengalami defisit Anggaran pihaknya juga telah melakukan investigasi terkait penggunaan anggaran di hampir seluruh OPD di Kabupaten Banyuasin.
“Semenjak mengetahui Kabupaten Banyuasin mengalami Defisit Anggaran, kami langsung melakukan Investigasi tentang penggunaan Anggaran di seluruh OPD melalui Sirup LKPP, disan kami menemukan masih sangat banyak penggunaan anggaran yang dinilai bukan skala prioritas dan belum dibutuhkan yang jika item-item penggunaan anggaran itu dihapus niscaya angka belanja akan menurut hingga bisa mengurangi defisit anggaran”Saran Budi
Ditempat yang sama, Efriadi Ketua AMUNISI menyampaikan pendapatnya mengenai Penghentian Sementara Dana Pokir DPRD untuk mengatasi defisit anggaran yang di alami kabupaten banyuasin. Menurut Efriadi keberadaan Pokir DPRD untuk saat ini dinilai kurang dibutuhkan masyarakat.
“Bagaimana jika kita usulkan untuk penghentian sementara Pokir DPRD Kabupaten Banyuasin, mengingat Pokir DPRD ini menyerap anggaran yang cukup besar setiap tahun nya dan diduga disalah gunakan tidak tepat sasaran, jika hal ini di stop tentu pengeluaran kabupaten akan menjadi ringan”ungkap Efriadi
Menanggapi semua Saran, Kritik hingga masukan dari Aktivis dan Wartawan dalam diskusi ini, Muhammad Nasir Menjelaskan tentu semua pihak mempunyai keinginan yang sama untuk membangun Kabupaten Banyuasin serta dinilai sangat perlu dengan adanya forum-forum diskusi seperti ini yang diharapkan akan berlanjut membahas permasalahan-permasalahan dengan Seluruh staek holder seperti Komisi-Komisi di DPRD Maupun Pimpinan DPRD Kabupaten Banyuasin.
“Fungsi Pengawasan dan Fungsi Anggaran DPRD salah satunya adalah menanggapi situasi Keuangan Kabupaten Banyuasin saat ini, melalui Silaturahmi dan Komunikasi dalam menanggapi situasi Kabupaten Banyuasin bersama Tokoh Masyarakat Banyuasin dalam mencari solusi terbaik untuk Pembangunan yang lebih baik, adil, merata dan sejahtera”ungkap Muhamad Nasir
(Red/BST)
Discussion about this post