PANGKALAN BALAI, banyuasin.sumsel.today – Meskipun pada saat ini keuangan Kabupaten banyuasin mengalami defisit anggaran yang sangat fantastis yaitu senilai 193 Milliar namun masih sangat banyak proyek penggunaan Anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dinilai sangat tidak prioritas dan terkesan pemborosan Anggaran.
Hal ini disampaikan oleh Indo Sapri, Ketua Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan (JPKP) Kabupaten Banyuasin kepada Redaksi Banyuasin.sumsel.today saat ditemui di Kantor Sekretariatnya di : Jl. Bukit Indah Perumahan Resident Block. C No. 02 Rt. 37 Rw. 16 Kelurahan Pangkalan Balai Kecamatan Banyuasin III Kabupaten Banyuasin. Sabtu, 3 September 2022
Indo Sapri menjelaskan saat ini JPKP Banyuasin sedang melakukan Investigasi penggunaan Anggaran di setiap OPD yang ada di kabupaten banyuasin dan nantinya akan dipertanyakan kepada pihak-pihak terkait mengenai realisasinya dan tingkat skala prioritas penggunaan anggaran tersebut. Menurut Indo Sapri kondisi keuangan kabupaten banyuasin yang saat ini mengalami defisit anggaran yang cukup besar hendaknya juga di iringi dengan penghematan penggunaan anggaran oleh setiap element pengguna anggaran dengan hanya menggunakan anggaran dengan skala kebutuhan prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.
“Saat ini DPD JPKP Banyuasin sedang melakukan Investigasi dengan mempertanyakan seluruh penggunaan anggaran disetiap OPD yang ada di kabupaten Banyuasin karena sangat banyak penggunaan Anggaran dengan nilai yang dirasa sangat besar namun tidak terlalu dibutuhkan padahal jika penggunaan anggaran itu tidak dilaksanakan pada saat ini bisa jadi kabupaten banyuasin terhindar dari defisit anggaran”jelas Indo Sapri
“namun sangat disayangkan beberapa OPD dinilai tidak kooperatif dengan tidak menjawab surat konfirmasi dari JPKP, untuk menyikapi hal ini kemungkinan kita akan melakukan aksi ke setiap OPD yang tidak kooperatif itu serta mempertanyakan kinerja mereka yang dinilai telah menganggarkan sesuatu yang tidak prioritas serta akan mendatangi Badan Anggaran di DPRD Kabupaten Banyuasin untuk meminta agar Anggaran yang tidak prioritas di setiap OPD agar dihapuskan atau di efisienkan saja agar pengeluaran kabupaten banyuasin tidak membengkak hingga menyebabkan defisit Anggaran”imbunya
“Sebagai warga banyuasin inilah bentuk kepedulian kami terhadap kabupaten banyuasin yang kita cintai, kondisi saat ini memang sangat memprihatinkan dimana defisit keuangan kabupaten banyuasin yang diduga menyebabkan banyak pegawai honorer beberapa bulan terakhir belum mendapatkan gajinya namun disisi lain Anggaran Daerah banyak dialokasikan pada sesuatu yang dinilai tidak atau belum dibutuhkan pada saat ini”tutupnya
Diberitakan sebelumnya, Muhamad Nasir Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banyuasin menyebutkan Sekarang Defisit anggaran terjadi pada Pemerintah Kabupaten Banyuasin sebesar Rp 193 Miliar lebih. Peristiwa ini sangat disesalkan oleh salah satu Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Banyuasin Fraksi Partai Golkar, Muhammad Nasir, S.Si, terus terang saya sangat menyesalkan dan menyayangkan dengan situasi keuangan Kabupaten Banyuasin saat ini.
Menurut saya ada beberapa hal yang harus menjadi perhatian kita bersama seperti terdapat defisit anggaran yang terlalu tinggi jatuh pada angka Rp 900 Miliar lebih. Kemudian Pola penyajian data oleh Tim Anggaran Keuangan Daerah (TAPD) Kabupaten Banyuasin pada Pembaasan APBD Perubaan Tahun 2022 yang disajikan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, jelas Wakil Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini (MPO) Partai Golkar DPD Sumsel terebut.
Mestinya lanjut Sarjana Matematika Universitas Sriwijaya ini, pada penyajian data APBD dan APBD P harus mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah No 12 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, tegasnya.
“Dengan adanya defisit anggaran yang terlalu tinggi ini akan mengakibatkan kesulitan keuangan dan akan menyebabkan banyaknya program Pemerintah Kabupaten Banyuasin tidak dapat terlaksana berdampak terhadap pembangunan baik pembangunan infrastruktur maupun pembangunan pemberdayaan serta pembangunan lainnya,”jelas pria yang akran disapa Kak Nasir ini.
Belum lagi adanya persiapan pembahasan terkait dana cadangan untuk Pemilukada tahun 2024 mendatang, dana yang dibutuhkan cukup besar pada kisaran angka Rp 150 Miliar hingga 180 Mliar, kemana kita mencari dana sebesar itu sedangkan kita saat ini mengalami defisit anggaran.
Penyebab utama terjadinya defisit anggaran ini sambung Politisi yang terkenal dengan Ilmu Tata Kelola Keuangan ini, ada beberapa faktor. Faktor pertama adalah terlalu tinggi beban pembayaran hutang, baik hutang Bank SumselBabel maupun hutang pekerjaan kegiatan di tahun 2021. Faktor kedua yaitu penerimaan dana Dana Alokasi Umum (DAU) yang berkurang serta faktor ketiganya adalah ada beban gaji dan tunjangan PPPK tahun ini dan kedepannya, tutup Muhammad Nasir.
(Red/BST)
Discussion about this post